Plt Ketum PPP Mardiono “Sentil” Calon Ketum Baru Bukan Kader

JAKARTA – Ketua Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) M Romahurmuziy alias Rommy mengungkap ada empat nama yang masuk bursa calon Ketua Umum PPP. Mereka mantan Menteri

Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif (Parekraf) Sadiaga Uno hingga Wakil Gubernur Jawa Tengah terpiliuh Taj Yasin masuk bursa calon ketum PPP.

banner 728x90

Selain dua nama itu, ada nama Mensos Saifullah Yusuf dan mantan KSAD Dudung Abdurraham. Keempatnya disebut Rommy memungkinkan memimpin PPP.

Terkait empat nama dijadikan bursa calon Ketum ppp mendapat perhatian dari partai berlambang kabah itu. Plt Ketum PPP, Mardiono, menyinggung soal isu orang yang belum tahu partainya namun akan memimpin.

Menurutnya, tidak mungkin seorang yang belum tahu seluk beluk PPP memimpin PPP.

“Kan juga tidak mungkin ya kalau orang yang belum tahu tentang PPP tetapi akan memimpin PPP, kira-kira rasional atau tidak? Orang yang belum tahu tentang dinamika, tentang tradisi politik, tentang karakteristik politik kemudian orang itu misalnya akan memimpin,” kata Mardiono selepas penutupan Mukernas II di Ancol, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

Mardiono menegaskan jika PPP merupakan partai politik berbasis pengkaderan. Dia ngaku belum pernah melihat parpol yang sudah lama eksis di Indonesia dipimpin oleh orang yang bukan kadernya sejak awal.

“Saya belum pernah ada lihat partai-partai politik lama atau yang eksis saat ini kemudian tiba-tiba orang lain, misalnya yang saya sebut orang lain namanya kader baru, kemudian tiba-tiba memimpin. Itu menurut pandangan pikiran saya dan rekan-rekan memang sulit untuk bisa dipahami,” jelas dia.

Menurut Mardiono, kader yang sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi ini saja belum tentu menjadi ketua umum.

“Belum tentu bisa memahami secara totalitas. Apalagi misalnya orang lain,”imbuhnya.

Kendati begitu, Mardiono menyebut opsi itu tidak menutup kemungkinan bisa diambil jika semua kader dalam forum tertinggi menyepakatinya. Tentunya, pembahasan itu perlu mengubah AD/ART PPP.

“Tidak adalah partai politik yang kemudian menutup orang lain, kita terbuka. Tetapi memang ada mekanisme di dalam anggaran dasar, anggaran dan tradisi,” ujarnya. (Ralian)

Tinggalkan Balasan