PDI Perjuangan (PDIP) telah resmi memecat Joko Widodo (Jokowi) dengan pertimbangan melakukan pelanggaran berat.
Pertimbangan pemecatan itu tentu membuat catatan buruk terhadap perjalanan karier politik Jokowi. Jokowi bahkan disebut telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebagai mantan presiden, tentu alasan pemecatan itu sangat merusak citra dan reputasinya. Jokowi selama menjadi presiden dinilai cacat karena mengintervensi hukum, yang bukan kewenangannya. Tuduhan ini tentu sangat merugikan Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga dinilai telah melanggar AD/ART, kode etik, dan disiplin partai. Tuduhan semacam ini mengesankan Jokowi bukanlah kader yang loyal ke partai.
Jokowi juga bisa dipersepsi sebagai sosok yang tidak tegak lurus dengan keputusan partai. Padahal tegak lurus terhadap keputusan partai menjadi keharusan bagi setiap kader partai, khususnya PDIP.
Hal ini kiranya akan menjadi catatan bagi partai lain terhadap sosok Jokowi. Kader yang tidak loyal tentu akan menjadi dasar pertimbangan bagi partai lain untuk menerimanya.
Kiranya hal itu dapat mempersulit partai lain untuk menerima Jokowi sebagai kader. Partai lain tentu tak ingin hal yang sama akan terjadi di partainya, sebab tak ada satu partai pun yang ingin dikhianati kadernya.
Jadi, alasan pemecatan Jokowi tampaknya akan mempersulit partai lain menerima Jokowi. Apalagi kalau menempatkan Jokowi di posisi strategis. Elite partai lain tampaknya berpeluang menolaknya.
Kalaupun ada yang menerimanya, itu kader partai yang menjadi loyalisnya. Mereka ini memang ada di beberapa partai yang menyatu di KIM Plus. (Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul dan Dekan Fikom IISIP 1996-1999 *)
