JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Calon Gubernur dan Wagub Daerah Khusus Jakarta (DKJ) terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno harus mampu menerapkan keterbukaan informasi publik pada pemerintahan yang dipimpinnya nanti. Tanpa adanya keterbukaan dari pemimpin akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi Informasi (KI) DKJ Harry Ara Hutabarat. “Masyarakat sangat menunggu keterbukaan informasi,” kata Harry di Jakarta, Jumat (10/1). Sehari sebelumnya, Harry turut menghadiri Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024, di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Kamis (9/1) malam.
Menurutnya masyarakat sangat berharap bahwa gubernur terpilih dapat memanfaatkan keterbukaan informasi publik sebagai ‘problem solving’ dalam pengambilan kebijakan untuk Jakarta yang prima dan utama. Jadi, keterbukaan informasi itu bisa untuk mencari solusi permasalahan dari masukan masyarakat,” tandas Harry.
Menurutnya rapat pleno yang digelar KPU Jakarta ini menjadi momentum penting dalam perjalanan demokrasi di Jakarta sekaligus menandai penetapan resmi pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih. “Keterbukaan informasi publik adalah harga mati pada penyelenggaraan pemilu yang transparan serta akuntabel,” tegasnya.
Keterbukaan informasi adalah hak masyarakat. Pleno penetapan ini menjadi ruang bagi publik untuk melihat seluruh hasil pemilihan. “Saya mengapresiasi KPU karena rapat pleno ini merupakan bagian dari proses keterbukaan informasi untuk mewujudkan demokrasi yang akuntabel,” ujar Harry.
Harry berharap KPU sebagai badan publik informatif, dapat terus meningkatkan standar keterbukaan informasi, termasuk dalam penyampaian data, hasil penghitungan suara, dan keputusan strategis selama proses pemilu. “Dengan penetapan pasangan calon terpilih, diharapkan pemerintahan mendatang mampu mewujudkan Jakarta yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif,” pungkasnya. (Joko)
