Pada HUT ke-52 PDI Perjuangan (PDIP) sedang tidak baik-baik saja. PDIP sedang menghadapi beberapa masalah. Salah satunya, sang Sekjen Hasto Kristiyanto dijadikan tersangka.
Selain itu, ada upaya dari eksternal menggoyang PDIP. Termasuk tentunya adanya permintaan agar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mundur.
Hal itu berbeda dengan situasi 9 tahun terakhir, saat PDIP sebagai partai penguasa. PDIP tampak begitu digdaya, seolah tak tersentuh berbagai persoalan. PDIP terkesan begitu kuat sehingga sulit goyah, apalagi untuk digoyahkan.
Dengan tema HUT ke-52 “Refleksi Sejarah Perjalanan PDIP”, partai besutan Megawati ini ingin melakukan introspeksi. PDIP ingin mengetahui plus minus partainya setidaknya 10 tahun terakhir ini.
Setidaknya PDIP ingin mengambil pengalaman berharga atas kesalahan partai mengusung Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014. Kesalahan itu menjadikan PDIP saat ini menjadi partai yang tidak stabil.
PDIP juga bisa jadi merasa bersalah atas kondisi sosial, ekonomi, dan politik nasional saat ini. Kondisi saat ini bisa jadi dinilainya akibat salah arahnya Jokowi dalam memimpin Indonesia selama 10 tahun.
Jadi, PDIP tampaknya merasa bersalah karena presiden yang diusungnya mewariskan banyak persoalan bangsa. Hal ini membuat Prabowo Subianto sebagai presiden harus menanggung warisan tersebut. Ibaratnya, Prabowo harus cuci piring karena rezim sebelumnya meninggalkan banyaknya piring kotor.
Karena itu, ada dua tantangan terbesar PDIP di tahun 2025.
Pertama, PDIP harus menyiapkan benteng pertahanan yang kokoh agar dapat bertahan dari serangan eksternal. Upaya melemahkan PDIP harus dapat ditangkal agar PDIP tetap eksis.
Untuk itu, PDIP harus mampu melakukan konsolidasi di internal. Setidaknya struktur partai mulai dari DPP, DPD, DPC, DPAC, hingga Ranting harus solid dan satu komando.
Hanya dengan cara demikian, gangguan dari eksternal dapat di tangkal. Sebab, eksternal tidak akan bisa masuk bila struktur internal PDIP solid.
Hal demikian sudah pernah dilakukan Partai Demokrat. Upaya mengambil alih Partai Demokrat dapat digagalkan karena struktur partai solid dan satu komando.
Dua, PDIP perlu segera regenerasi. Hal itu setidaknya perlu dilakukan saat PDIP Kongres pada tahun ini.
Dalam regenerasi kepemimpinan, sebaiknya menggabungkan trah Soekarno dan non trah Soekarno. Perpaduan ini dapat menghilangkan friksi di PDIP sehingga regenerasi kepemimpinan dapat berjalan mulus.
Setidaknya Ketua Umum PDIP bisa diambil dari trah Soekarno dan Sekjennya non trah Soekarno. Komposisi ini juga dapat dilakukan pada level Ketua DPP. (Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul dan Dekan Fikom IISIP 1996-1999 *)
