Mulyanto Nilai Pembongkaran Pagar Laut oleh TNI AL Karena Jalur Komando Birokrasi Sudah Tak Efektif

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Pembongkaran pagar laut oleh TNI AL berdasarkan perintah langsung dari Presiden Prabowo merupakan langkah tepat dan cepat untuk mengatasi polemik di masyarakat.

Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Mulyanto melihat Presiden merasa perlu mengambil keputusan dan perintah langsung karena jalur komunikasi birokrasi yang mengurusi masalah tersebut tidak berjalan sesuai harapannya, sehingga Presiden dengan kewenangannya merasa perlu memberi perintah langsung kepada Lantamal TNI AL untuk mengambil alih proses pembongkaran pagar laut yang dikeluhkan nelayan sepanjang laut Banten tersebut.

banner 728x90

“Melalui keputusan tersebut Presiden Prabowo ingin menunjukan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan adalah dirinya, bukan figur atau instansi lain,” kata Mulyanto kepada para wartawan, Minggu (19/1/2025).

“Keputusan tersebut menunjukan, pemerintah peduli pada aspirasi nelayan yang banyak disuarakan melalui media, sekaligus sebagai penegasan, pemerintahan yang dipimpinnya tidak tunduk pada kemauan oligarki,” sambung Mulyanto.

Mulyanto menuturkan, perintah pembongkaran pagar laut tersebut sebenarnya sudah dilakukan oleh KKP beberapa hari sebelumnya.

Namun, lanjut Mulyanto, KKP terkesan lambat dan tidak tegas sehingga yang dilakukan hanya menyegel selama 20 hari menunggu untuk pemilik membongkarnya secara mandiri.

Akibatnya, tutur Mulyanto, malah muncul fenomena JRP yang mengaku ormas nelayan yang secara swadaya membangun pagar laut tersebut.

Mulyanto menyayangkan, yang terjadi malah muncul keresahan di kalangan masyarakat nelayan.

“Tindakan tersebut mungkin dianggap kurang optimal oleh Presiden Prabowo sehingga dianggap perlu ada perintah tambahan kepada TNI AL untuk mengambil tindakan tegas,” ulas Mulyanto.

Apalagi, tambah Mulyanto, sekarang beredar kabar bahwa wilayah laut yang dipagari tersebut sudah dikavling-kavling dan ada HGB-nya.

“Tentu kondisi ini mengancam kedaulatan negara, sehingga isu pemagaran laut ini sudah dianggap sebagai isu keamanan negara,” tukas mantan anggota DPR RI 2019-2024 ini.

Mulyanto pun mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo terkait pembongkaran pagar laut ini.

Mulyanto meyakini, masyarakat nelayan tentu akan menyambut baik langkah ini.

“Harapan saya aparat hukum segera bertindak untuk mengusut para pelakunya. Di lapangan dilaporkan masyarakat, pantai dan laut sudah dikapling-kapling, karena kepala desa terkait sudah membuat surat kapling tersebut,” tegas Mulyanto.

“Laporan ini tentu perlu diusut dan dibuktikan oleh aparat hukum,” tandas Mulyanto. (Daniel)

Tinggalkan Balasan